Siapa sangka, institusi yang kini menjadi benteng pertahanan negara ini sebenarnya berakar jauh sejak masa Kerajaan Majapahit.
Setiap tanggal 1 Juli, seluruh penjuru negeri dipenuhi dengan suara sirene dan penghormatan, memperingati Hari Bhayangkara, hari kelahiran Kepolisian Republik Indonesia (Polri).
Namun, sebelum terbentuknya Polri sebagai lembaga modern, jejak Bhayangkara sudah tertulis dalam sejarah panjang Nusantara, bahkan sejak zaman Majapahit.
Dari waktu ke waktu, peran Bhayangkara terus berkembang, terutama saat menghadapi tekanan kolonial Belanda, termasuk di kota Blitar yang menyimpan banyak cerita bersejarah.
Bhayangkara di Masa Majapahit
Istilah “Bhayangkara” pertama kali muncul pada masa Kerajaan Majapahit.
Kala itu, Patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan khusus bernama Bhayangkara, yang bertugas melindungi raja dan kerajaan dari ancaman luar maupun dalam negeri.
Pasukan ini terdiri dari para prajurit pilihan yang berani, setia, dan berdedikasi tinggi dengan memegang teguh nilai-nilai yang hingga kini menjadi roh Polri.
Bhayangkara di Masa Kolonial Belanda
Ketika Belanda menancapkan kuku kekuasaannya di Nusantara, sistem keamanan pun mengalami perubahan besar.
Pemerintah kolonial membentuk berbagai satuan kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), dan bestuurs politie (polisi pamong praja).
Namun, posisi pribumi dalam struktur kepolisian sangat terbatas, mereka hanya diizinkan menjadi mantri polisi atau asisten wedana, sementara jabatan strategis dipegang oleh orang Eropa.
Di masa inilah, cikal bakal kepolisian modern Hindia Belanda terbentuk, terutama antara tahun 1897-1920.
Fungsi utama polisi kala itu bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mengawasi dan menekan perlawanan rakyat terhadap kolonialisme.
Lahirnya Hari Bhayangkara: Tonggak Sejarah Polri
Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, peran polisi semakin vital.
Polisi tetap bertugas menjaga keamanan, bahkan ketika tentara Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun.
Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) membentuk Badan Kepolisian Negara (BKN), dan R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo diangkat sebagai Kepala Kepolisian Negara pertama.
Tanggal 1 Juli 1946 menjadi momen penting: melalui Penetapan Pemerintah Nomor 11/S.D./1946, Djawatan Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri.
Sejak saat itu, tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara, simbol bersatunya kepolisian di bawah satu komando nasional.
Hari Bhayangkara bukan sekadar perayaan, tetapi momentum refleksi dan introspeksi bagi seluruh anggota Polri.
Nilai-nilai pengabdian, keberanian, dan profesionalisme menjadi fondasi utama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat Indonesia.
Setiap tahun, tema Hari Bhayangkara selalu menyesuaikan dengan dinamika bangsa, seperti pada 2025 yang mengusung tema “Polri untuk Masyarakat”.
Tema tersebut mencerminkan komitmen Polri untuk terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan sepenuh hati, serta menegaskan nilai-nilai kemanusiaan dalam setiap tugas kepolisian.
Bhayangkara di Masa Kolonial Belanda: Peran dan Dinamika di Blitar
Blitar, sebuah kota di Jawa Timur, memiliki peran penting dalam sejarah kolonialisme Belanda.
Sejak abad ke-17, Blitar telah menjadi incaran Belanda karena letaknya yang strategis dan kekayaan sumber daya alam, terutama tanah subur untuk pertanian dan perkebunan.
Pada tahun 1824, Blitar resmi menjadi distrik di bawah pemerintahan kolonial, lengkap dengan pembangunan infrastruktur seperti jalan raya dan stasiun kereta api untuk menunjang kepentingan ekonomi penjajah.
Di Blitar, aparat kepolisian kolonial berperan ganda.
Selain menjaga keamanan, mereka juga menjadi alat kontrol sosial dan politik bagi pemerintah kolonial.
Polisi bertugas mengawasi aktivitas masyarakat, menindak perlawanan, dan memastikan kelancaran sistem tanam paksa yang sangat memberatkan rakyat.
Dalam banyak kasus, polisi kolonial menjadi perpanjangan tangan pemerintah Belanda dalam menekan aspirasi kemerdekaan.
Meski hidup di bawah tekanan, masyarakat Blitar tidak tinggal diam. Banyak perlawanan muncul, baik secara terorganisir maupun sporadis.
Salah satu momen penting adalah Pemberontakan PETA tahun 1945, di mana para prajurit dan masyarakat Blitar memberontak terhadap penjajahan.
Peran polisi pribumi dalam menjaga keamanan dan membantu rakyat menjadi bagian dari sejarah perlawanan ini, meski mereka berada dalam sistem yang dikendalikan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, struktur kepolisian mengalami perubahan besar. Polisi yang sebelumnya terpecah-pecah di berbagai daerah kini bersatu dalam satu institusi nasional.
Di Blitar, peran polisi semakin terasa, terutama saat kota ini menjadi salah satu basis gerilya dan pusat pemerintahan darurat selama agresi militer Belanda.
Polisi bersama rakyat bahu-membahu mempertahankan kemerdekaan dan menjaga stabilitas daerah.
Hari Bhayangkara kini menjadi pengingat bahwa tugas polisi bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga pengabdian tanpa pamrih untuk masyarakat.
Nilai-nilai yang diwariskan sejak era Majapahit meliputi keberanian, kesetiaan, dan profesionalisme yang tetap relevan di era modern.
Bhayangkara juga aktif mendukung pelestarian budaya lokal dengan berpartisipasi dalam event seperti yang diadakan di De Karanganjar Koffieplantage.
Hal ini menunjukkan komitmen Bhayangkara tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga mempererat hubungan dengan masyarakat melalui budaya.
